Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya penataan desain politik nasional agar sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Pidato tersebut disampaikan dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025.
Bahlil menyampaikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia merupakan presidensial sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian, sistem kepartaian harus mendukung efektivitas jalannya pemerintahan yang lebih baik.
Menurutnya, penataan ulang desain politik sangat penting dilakukan. Bahlil menegaskan bahwa sistem kepartaian yang ideal adalah sistem multipartai yang sederhana dan tidak ekstrem, agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Urgensi Penataan Desain Politik di Indonesia Saat Ini
Bahlil menekankan bahwa perubahan dalam desain politik perlu dilakukan untuk menanggapi dinamika sosial yang terus berubah. Menurutnya, desain politik yang kaku hanya akan memperumit proses demokrasi di Indonesia.
Dia juga menekankan bahwa adaptasi terhadap perkembangan zaman sangat penting bagi kestabilan politik. Ketidakselarasan antara desain politik dengan kondisi masyarakat akan berdampak negatif pada jalannya pemerintahan.
Oleh karena itu, diperlukan wacana yang terbuka mengenai arah desain politik ke depan. Bahlil berharap dibuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu politik terkini.
Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil kembali mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD kabupaten atau kota. Menurutnya, sistem ini bisa meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik di daerah.
Bahlil menilai bahwa pemilihan langsung dapat menyebabkan berbagai persoalan, dan mengarahkan kembali ke sistem yang lebih terstruktur dapat mengurangi konflik dan kerumitan. Usulan ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Golkar tahun lalu.
Perubahan sistem pemilihan ini diharapkan bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih efektif. Dengan melibatkan DPRD, proses pemilihan diharapkan menjadi lebih terukur dan terencana.
Proses Pembahasan UU dan Keterlibatan Publik
Selain itu, Bahlil menegaskan bahwa setiap perubahan aturan politik perlu dilakukan dengan hati-hati dan komprehensif. Ia menyatakan bahwa Golkar berencana untuk mendorong pembahasan RUU di bidang politik mulai tahun 2026.
Keterlibatan publik dalam pembahasan ini sangat ditekankan oleh Bahlil. Ia percaya bahwa partisipasi masyarakat akan memperkaya proses legislasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Golkar akan mengajak berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis, untuk terlibat dalam diskusi mengenai perubahan tersebut. Ini menjadi langkah penting agar semua suara masyarakat terdengar dan dipertimbangkan.
Mendorong Kepentingan Rakyat Melalui Kebijakan Politik
Bahlil juga menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut diambil untuk lebih mengakomodasi kepentingan rakyat. Ia percaya bahwa politik yang baik harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dengan desain politik yang tepat, diharapkan partai politik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini akan menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warganya.
Dia menekankan bahwa tujuan akhir dari semua perubahan ini adalah untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, Golkar berkomitmen untuk terus melakukan inovasi demi kebaikan bangsa.
