Pembangunan sistem transportasi publik yang baik merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah kemacetan di perkotaan. Di Jakarta, Transjakarta menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Namun, untuk memastikan kelangsungan layanan Transjakarta, dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat vital. Anggaran yang tidak mencukupi dapat mengancam keberlanjutan layanan, sehingga memerlukan perhatian lebih dari para pemangku kebijakan.
Oleh karena itu, keputusan terkait alokasi dana sangat krusial agar layanan tetap optimal. Dalam konteks ini, isu anggaran menjadi sorotan utama dari berbagai pihak, terutama pengguna layanan publik.
Kendala Anggaran dan Implikasinya bagi Layanan Transjakarta
Pernyataan dari Nirwono Yoga, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa subsidi untuk Transjakarta pada tahun 2026 dalam APBD ditetapkan sebesar Rp 3,7 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 4,1 triliun.
Dengan proyeksi anggaran yang lebih minim tersebut, terdapat kekhawatiran akan penurunan kualitas layanan. Agar tetap dapat mempertahankan tingkat layanan yang sama seperti di tahun 2025, sebenarnya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,8 triliun.
Situasi ini menimbulkan dilema: jika anggarannya tetap di angka Rp 3,7 triliun, maka layanan akan mengalami penurunan atau bahkan terpaksa dihentikan di pertengahan tahun. Tentu ini bukan pilihan yang diinginkan oleh masyarakat atau pemerintah daerah.
Solusi untuk Mempertahankan Kualitas Layanan
Nirwono menyampaikan bahwa selisih anggaran sekitar Rp 1,1 triliun akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan Transjakarta tetap dapat berjalan dengan baik hingga akhir tahun.
Penting bagi pemerintah untuk segera merevisi proyeksi anggaran agar kebijakan transportasi publik tetap dapat berjalan dengan optimal. Hal ini juga menjadi sinyal penting bagi pemangku kepentingan bahwa kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Strategi pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan. Jika layanan tetap dapat dipertahankan, maka kepuasan masyarakat terhadap sistem transportasi publik juga akan meningkat.
Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Transportasi Publik
Keberhasilan sistem transportasi publik tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum, semua memiliki peran masing-masing.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Transjakarta dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan aktif dengan memberikan masukan terkait layanan yang mereka terima.
Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat membuka peluang inovasi. Misalnya, penggunaan teknologi dalam manajemen armada dan pemantauan layanan dapat meningkatkan efisiensi operasional Transjakarta.
