Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuh mengonfirmasi bahwa agenda rapat pleno yang direncanakan tetap akan dilaksanakan. Keputusan ini diambil meski ada saran dari Mustasyar PBNU yang meminta rapat tersebut dibatalkan demi kepentingan organisasi.
Nuh menjelaskan bahwa mereka menghargai setiap masukan yang diberikan, baik secara daring maupun luring. Namun, proses pengambilan keputusan harus tetap berlangsung sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, terutama dalam konteks organisasi yang lebih besar.
Saran dan masukan dari para anggota Mustasyar diperhatikan, namun PBNU tetap akan melanjutkan proses yang telah direncanakan. Rapat pleno ini diharapkan dapat mendatangkan hasil yang bermanfaat untuk organisasi dan anggotanya.
Proses Pengambilan Keputusan di Organisasi Besar
Dalam organisasi besar seperti NU, proses pengambilan keputusan sering kali melibatkan berbagai pihak dan harus dilakukan secara formal. Nuh menegaskan bahwa pihaknya mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ini penting untuk menjaga integritas dan kelangsungan organisasi.
Ketaatan pada prosedur ini membantu mencegah konflik internal yang dapat mengganggu stabilitas organisasi. Sebuah keputusan yang diambil dengan baik akan meminimalkan risiko ketegangan yang dapat muncul di antara anggota.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media Mukri menyatakan bahwa agenda rapat pleno sepenuhnya sah dan telah dikonfirmasi sesuai ketentuan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa PBNU tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pertemuan Kiai Sepuh dalam Menyelesaikan Konflik
Sebelumnya, para kiai sepuh yang tergabung dalam Forum Sesepuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan untuk membahas masalah internal yang dihadapi PBNU. Lokasi pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng menjadi saksi dari diskusi yang cukup penting ini. Kiai-kiai tersebut menyuarakan keprihatinan terhadap beberapa isu yang dianggap serius dalam pengelolaan organisasi.
Kiai Oing Abdul Muid, salah satu juru bicara forum tersebut, mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU. Hal ini dinilai perlu dibahas lebih lanjut melalui mekanisme organisasi yang lengkap dan menyeluruh. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menemukan solusi yang terbaik.
Forum itu juga merekomendasikan agar pemakzulan Ketua Umum tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui proses yang sesuai dengan anggaran dasar organisasi. Muid menekankan pentingnya menjalankan prosedur yang telah disepakati untuk mencegah ketegangan lebih lanjut di dalam tubuh NU.
Pentingnya Menjaga Kewibawaan Organisasi dan Jam’iyyah
Sikap bijaksana dari Forum Sesepuh & Mustasyar NU menjadi perhatian, di mana mereka mengajak seluruh anggota untuk menjaga ketertiban organisasi. Langkah ini perlu dilakukan terutama saat situasi internal sedang kabur atau dalam kondisi ketegangan. Semua pihak diminta untuk saling menahan diri dan serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan.
Gus Muid menegaskan bahwa penyelesaiannya harus dilakukan dalam lingkungan internal NU tanpa melibatkan pihak ketiga. Pendekatan ini diharapkan mampu memelihara kewibawaan jam’iyyah dan menjaga posisi NU sebagai sebuah organisasi yang telah berkontribusi besar pada bangsa.
Penyelesaian konflik dengan cara internal bukan hanya penting untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan NU. Dengan menjaga stabilitas, diharapkan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar demi kemaslahatan bersama.
