Warga adat Negeri Kaibobo, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, mengeluarkan pernyataan mengenai pembangunan Batalion TNI Kodam XVI Pattimura. Meskipun terjadi pemblokadean jalan dengan pohon besar pada Kamis, 25 September, mereka menegaskan dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
Raja Negeri Kaibobo, Alex Kuhuwael, pada Jumat, 26 September, menyatakan bahwa tindakan memblokade jalan merupakan bentuk protes terhadap keterlibatan Negeri Eti dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa mereka tetap mendukung program pembangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat.
Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Militer di Maluku
Warga merasa tindakan mereka diambil untuk menjaga kepentingan hak atas tanah yang mereka miliki. Mereka menolak keterlibatan Negeri Eti dalam proses yang dianggap merugikan hak adat mereka atas tanah yang disebut ‘tala batai’. Dalam klarifikasinya, Kuhuwael menjelaskan pentingnya adanya batasan yang jelas antara kedua negeri untuk menghindari konflik lebih lanjut.
Ia mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Batalion TNI bukanlah pengkhianatan, melainkan merupakan bentuk aspirasi untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. TNI dianggap sebagai institusi yang dapat memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan warga, terutama untuk generasi muda di Maluku.
Protes yang dilakukan warga Kaibobo diharapkan dapat membuka ruang dialog antara semua pihak terkait. Dengan berdialog, diharapkan semua pihak dapat mendapatkan solusi yang memuaskan dan tidak merugikan hak-hak adat yang sudah ada sejak lama.
Peran Pemimpin Daerah dalam Menyelesaikan Persoalan Tanah
Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Asri Arman, serta Wakil Bupati Silfanus Kainama turun langsung untuk menemui warga. Mereka menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan lahan adat. Dialog diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih baik antarwarga dan pemerintah.
Pemerintah juga berencana untuk mengundang Kepala Desa Administrasi Waisamu, Kepala Desa Eti, dan Raja Negeri Kaibobo guna membahas masalah yang terjadi. Keseriusan dari pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani konflik yang ada dan menemukan solusi yang adil bagi seluruh pihak.
Kuhuwael mengajak warganya untuk bersikap tenang dan tidak melakukan pemblokiran jalan lagi. Ia mengingatkan bahwa aksi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan akses ke layanan kesehatan.
Protes Sebagai Sarana Menjaga Hak Adat
Protes yang dilakukan oleh warga Kaibobo menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak-hak adat dalam pembangunan. Warga merasa perlu menyampaikan suara mereka agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat akan sangat membantu untuk mencapai penyelesaian yang mendukung kepentingan setiap pihak.
Dengan melakukan dialog, diharapkan akan terbentuk kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kepentingan masyarakat. Para tetua adat berperan penting dalam menjaga tradisi dan hak warga terhadap tanah mereka.
Inisiatif pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat merupakan langkah positif menuju resolusi masalah yang ada. Diskusi terbuka dapat menjadi solusi untuk menghindari konflik yang lebih besar di masa depan. Semua pihak diharapkan dapat memahami satu sama lain, dan mencari jalan keluar yang saling menguntungkan.
