Insiden tragis kembali terjadi dalam sistem kesehatan di Papua, menghadirkan pertanyaan serius tentang kualitas layanan medis di daerah tersebut. Irene Sokoy, seorang warga dari Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah diduga tidak mendapatkan penanganan medis yang layak dari empat rumah sakit yang berbeda pada dini hari, 17 November 2025.
Keluarga Irene merasakan kepanikan yang luar biasa saat membawa wanita hamil itu ke beberapa fasilitas kesehatan. Sayangnya, meskipun dalam kondisi darurat, mereka tidak menerima pertolongan di RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara dalam perjalanan dramatis itu.
Dalam pencarian bantuan kesehatan yang tak berujung, Irene dan bayi yang dikandungnya dinyatakan meninggal sebelum tiba di RSUD Dok II Jayapura. Situasi ini menciptakan rasa duka yang mendalam di kalangan keluarga dan komunitas setempat.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, mengungkapkan refleksi kesedihan dan kemarahan warga atas insiden tersebut. Dia menyatakan, “Kami datang meminta pertolongan medis, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” menggambarkan kondisi tersebut sebagai tragedi yang tak seharusnya terjadi.
Suami Irene, Neil Kabey, juga mengeluhkan ketidaktersediaan dokter pada saat-saat krisis tersebut. Dengan nada penuh penyesalan, ia berujar, “Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup,” mengekspresikan kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak keluarga di wilayah itu.
Upaya Penyelidikan dan Tindak Lanjut dari Pihak Berwenang
Kementerian Kesehatan segera merespons peristiwa menyedihkan ini dengan menyampaikan belasungkawa dan menjanjikan investigasi menyeluruh. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menekankan komitmen pemerintah dalam menyelidiki laporan tentang dugaan penolakan pasien ini.
Aji Muhawarman juga mengingatkan bahwa Menteri Kesehatan sudah berulang kali menegaskan pentingnya agar semua rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, tidak menolak pasien dalam keadaan darurat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi di fasilitas kesehatan.
Tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan direncanakan untuk dikirim ke Papua guna melakukan pemeriksaan bersama dengan dinas kesehatan daerah. Semua rumah sakit yang disebut dalam laporan keluarga akan diperiksa untuk memastikan adanya tindakan yang merugikan pasien.
Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran terhadap pasien, maka pihak rumah sakit yang terlibat tidak akan terlepas dari sanksi tegas. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan nyawa manusia.
Pernyataan dan Tindakan Pemimpin Daerah
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, juga mengeluarkan pernyataan permohonan maaf atas kejadian tragis ini. Dalam pernyataannya, ia menyebut insiden ini sebagai gambaran nyata rendahnya kualitas layanan kesehatan yang ada di Papua saat ini.
Fakhiri menyampaikan, “Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah,” menunjukkan kesadaran akan kegagalan sistem yang perlu segera diperbaiki.
Dalam upayanya untuk memperbaiki situasi, dia berjanji akan melakukan penggantian seluruh direktur rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua dan mengadakan evaluasi menyeluruh terkait fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standar layanan kesehatan di daerah tersebut.
Lebih jauh lagi, Gubernur berkomitmen untuk memperbaiki alat-alat kesehatan yang selama ini banyak dilaporkan dalam kondisi rusak. “Kami akan panggil semua direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk menyatukan visi. Layani dulu pasien, baru urusan yang lain,” tegasnya.
Koordinasi antara Kemenkes dan Pemerintah Daerah untuk Pemulihan
Kementerian Kesehatan berencana untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengikuti perkembangan situasi ini. Langkah ini diambil agar tindak lanjut terhadap insiden ini berjalan secara konkret dan efektif, sehingga tragedi yang sama tidak terulang di masa depan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan cepat. Situasi ini menjadi panggilan bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan sistem kesehatan yang ada.
Fokus utama dari semua pihak yang terlibat kini adalah memastikan setiap rumah sakit dapat memberikan layanan darurat kepada pasien tanpa adanya penolakan. Tindakan preventif sangat penting agar ke depan ada jaminan bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan pelayanan yang cepat dalam keadaan kritis.
Dengan semua langkah yang diambil, diharapkan masyarakat dapat merasakan perubahan yang nyata dalam sistem kesehatan Papua. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan berupaya memperbaikinya merupakan langkah penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
