Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memutuskan untuk membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 12 November 2026. Pembatalan tersebut terjadi sekitar tiga jam sebelum rapat dimulai, menunjukkan adanya dinamika politik yang tidak terduga dalam tubuh DPR.
Pembatalan ini diumumkan setelah Rapat Konsultasi yang menggantikan Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik pembatalan rapat yang sebelumnya mengundang perhatian publik dan politisi.
Di saat bersamaan, Gibran tampak mendatangi Kompleks DPR/MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Langkah ini memberikan dampak signifikan terhadap jalannya agenda politik pada hari itu.
Pembatalan Rapat Paripurna yang Mendadak
Rapat Paripurna tersebut awalnya dijadwalkan akan dimulai pukul 14.00 WIB. Namun, keputusan mendadak untuk membatalkannya menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota DPR dan masyarakat luas mengenai apa yang terjadi di balik layar.
Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan, dijelaskan bahwa hasil dari Rapat Konsultasi menunjukkan keputusan untuk membatalkan rapat harian tersebut. Keputusan tersebut juga menyoroti ketidakpastian yang sedang melanda DPR.
Waktu pembatalan rapat yang mendekati waktu pelaksanaan membuat banyak pihak merasa heran, dan hal ini menunjukkan bahwa situasi politik di Indonesia selalu dapat berubah dalam sekejap.
Langkah Gibran dan Surat Pengunduran Diri
Gibran tiba di Kompleks DPR/MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya tepat setelah pengumuman pembatalan rapat. Dia mengunjungi ruang kerja Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan secara resmi menyerahkan surat tersebut, menunjukkan keseriusannya dalam mengambil langkah tersebut.
Pimpinan MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera diproses. Hal ini menandakan bahwa Gibran tidak lagi ingin terlibat dalam pemerintahan sebagai Wakil Presiden.
Keputusan Gibran ini menjadi pusat perhatian, mengingat ia merupakan figura penting dalam pemerintahan saat ini, dan pengunduran dirinya dapat memicu perubahan besar dalam peta politik Indonesia.
Dampak Pengunduran Diri terhadap DPR dan HMP
Pengunduran diri Gibran berimbas langsung pada agenda paripurna DPR yang sebelumnya dipersiapkan untuk membahas Hak Menyatakan Pendapat. Sehari sebelum pembatalan, 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani dokumen HMP yang secara resmi mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Fraksi-fraksi yang terlibat dalam pengusulan HMP antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Dalam setiap fraksinya, terdapat berbagai argumen yang disampaikan mengenai ketidaklayakan Gibran untuk mempertahankan posisinya.
Kesimpulan yang diambil oleh sebagian besar fraksi adalah bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden setelah dua keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menyangkut ijazahnya.
