Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan perhatian serius terhadap masalah pembiayaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mobilisasi alat untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang cepat, terkoordinasi, dan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian antara Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Menjawab pertanyaan kawan-kawan media terkait anggaran TNI yang masih mengandalkan swadaya, saya berharap Menteri Keuangan dan BNPB bisa merumuskan kebijakan anggaran yang responsif,” papar Said dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proyek penanganan bencana memerlukan dukungan anggaran yang efektif dan cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan adanya anggaran yang terencana, diharapkan setiap langkah dalam penanganan bencana bisa dilakukan dengan lebih efisien.
Pentingnya Koordinasi Antarkementerian dalam Penanganan Bencana
Said menjelaskan bahwa dari sudut pandang anggaran, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk penanganan bencana. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terdapat dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana di Sumatra sepanjang tahun tersebut.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa TNI mengalami kesulitan yang seharusnya bisa dihindari jika BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dapat lebih cepat dalam mengajukan kebutuhan anggaran. Prosedur yang lamban bisa memperburuk situasi yang dihadapi oleh masyarakat terdampak.
“Saya percaya jika BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran secara lebih efektif, Menteri Keuangan pun akan siap memberikan respons yang diperlukan tanpa menunggu waktu yang lama,” lanjut Said, menekankan betapa pentingnya sinergi antara lembaga-lembaga tersebut.
Peranan Jembatan Bailey dalam Situasi Darurat
Said juga menekankan esensi jembatan bailey sebagai sarana darurat yang sangat vital dalam situasi bencana. Jembatan yang merupakan aset Zeni Tempur TNI AD ini kerap kali menjadi solusi cepat untuk membuka akses ke kawasan-kawasan yang terisolasi akibat bencana.
“Jembatan bailey sangat penting sebagai jembatan darurat untuk menjangkau wilayah terdampak. Kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan ini tidak terlalu besar, jika saja koordinasi antar sektor berlangsung dengan baik,” ucap Said.
Ia menambahkan bahwa evaluasi perlu dilakukan ke depan agar penanganan bencana tidak terhambat oleh kurangnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghadirkan solusi yang lebih efektif.
Kebutuhan Cepat dan Responsif dalam Penanganan Bencana
Bagi Said, kecepatan dalam penanganan bencana harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa prosedur birokrasi yang panjang seringkali menjadi penghalang bagi efektivitas dalam situasi yang mendesak. “Kunci dari penanganan bencana adalah keselamatan rakyat, dan pandangan ini harus menjadi acuan,” tuturnya.
Adalah penting untuk tidak membiarkan masyarakat yang terkena dampak bencana terjebak dalam keterlambatan respons. Langkah-langkah tanggap darurat harus diambil segera untuk meminimalisasi kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat.
Said juga berpendapat bahwa dalam APBN 2025, masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana di Sumatra. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menyediakan dana dalam keadaan darurat.
Koordinasi dan Pengorganisasian yang Baik Diperlukan
Poin penting yang disampaikan oleh Said adalah bahwa meskipun ada anggaran yang tersedia, satu-satunya hal yang diperlukan adalah koordinasi yang cepat serta pengorganisasian yang baik di lapangan. “Presiden harus menetapkan Peraturan Presiden agar dana ini bisa digunakan secara optimal,” kata Said.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih cepat, sehingga masyarakat yang terisolasi akibat bencana bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Perencanaan yang baik akan mengarah pada respons yang lebih cepat dan efektif dalam situasi darurat.
Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program tanggap bencana juga diperlukan agar ke depannya tidak ada lagi kendala seperti yang dihadapi saat ini. “Kita semua harus bekerja keras untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien,” tutup Said.
