Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, bersedia untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi atau penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, Mahfud menolak untuk membuat laporan langsung ke KPK mengenai kasus tersebut, menilai hal itu sebagai pemborosan waktu.
Dalam sebuah pernyataan, Mahfud menegaskan bahwa jika dipanggil, ia akan memenuhi permintaan KPK tanpa ragu. Ia merasa bahwa KPK seharusnya sudah mengetahui isu yang beredar dan tidak perlu memintanya untuk melapor.
Mahfud menyampaikan bahwa permasalahan terkait mark up anggaran proyek Whoosh telah menjadi pembicaraan publik sebelum ia membahasnya dalam saluran YouTube miliknya. Ia merasa dibutuhkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut terkait isu ini yang sudah ramai diperbincangkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kasus Dugaan Mark Up Anggaran
KPK telah meminta Mahfud MD untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Menurut Juru Bicara KPK, lembaga tersebut akan mengambil langkah proaktif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait proyek tersebut.
Mahfud MD menegaskan bahwa seluruh informasi telah tersedia dan seharusnya KPK dapat menyelidiki tanpa menunggu laporan darinya. Ia merasa bahwa KPK seharusnya bertindak lebih cepat untuk menangani masalah seperti ini.
Pernyataan Mahfud bahwa KPK seharusnya menghubungi narasumber lain yang lebih awal membahas isu ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam penyelidikan. Ia menyebutkan bahwa banyak pihak yang memiliki informasi berharga mengenai dugaan korupsi yang lebih mendalam.
Pernyataan Mahfud Mengenai Penggelembungan Anggaran Proyek Kereta Cepat
Dalam video yang diunggah di saluran YouTube pribadinya, Mahfud mengungkapkan bahwa biaya per kilometer untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain. Menurutnya, biaya yang ditetapkan di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di China hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.
Mahfud mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas peningkatan biaya yang signifikan itu dan ke mana aliran dana tersebut. Ia mengkritisi bahwa perbedaan biaya yang sangat mencolok ini menunjukkan adanya kemungkinan mark up yang perlu diteliti lebih lanjut.
Dalam merespons KPK yang meminta laporan, Mahfud menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum berhak melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan dari pihak lain, terutama jika informasi mengenai dugaan tindak pidana sudah diketahui luas.
Reaksi Mahfud Terhadap Permintaan KPK dan Penjelasan Hukum
Mahfud menyatakan kebingungannya terhadap permintaan KPK agar ia melapor tentang dugaan mark up. Ia menganggap permintaan tersebut aneh, mengingat seharusnya KPK bisa menyelidiki tanpa perlu laporan dari pihak lain.
Lebih lanjut, Mahfud memberikan contoh bahwa dalam kasus penemuan mayat, aparat penegak hukum harus langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan, jika informasi sudah tersebar luas. Ini menunjukkan bahwa KPK harus berani mengambil inisiatif tanpa harus bergantung pada laporan individu.
Ia mengingatkan bahwa sumber informasi mengenai isu kereta cepat bukan hanya dirinya. Banyak pihak lain yang lebih dahulu membahas hal ini, termasuk tim dari media yang menyajikan laporan investigasi lebih mendalam.
Pentingnya Transparansi dan Tanggung Jawab dalam Proyek Publik
Mahfud MD menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah faktor penting dalam proyek-proyek publik seperti kereta cepat. Diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada penggelapan atau penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat.
Mahfud menyebutkan bahwa langkah-langkah konkret dari pihak berwenang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas.
Ia berharap KPK bisa lebih proaktif dan tidak ragu dalam melakukan penyelidikan yang mendalam. Pengusutan kasus ini diharapkan bisa menjadi preseden bagi proyek-proyek serupa di masa depan yang berpotensi mengundang kontroversi.
