Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons serius mengenai temuan Ombudsman tentang adanya bangunan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, yang diduga digunakan oleh narapidana. Penemuan ini membuka kembali diskusi tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia yang belum sepenuhnya bersih dari praktik korupsi.
ICW mencatat bahwa temuan ini relevan dengan modus korupsi yang telah mereka petakan selama lebih dari satu dekade. Ada dua modus yang terlibat dalam kasus ini, yang berkaitan dengan pemberian fasilitas khusus kepada narapidana.
Pemberian izin keluar lapas yang disalahgunakan juga menjadi pokok perhatian ICW, yang menunjukkan bahwa temuan Ombudsman tidak boleh dianggap sepele. Praktik semacam ini sudah menjadi masalah lama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Praktik Korupsi di Lapas yang Terus Berlanjut
ICW menjelaskan bahwa fasilitas khusus bisa berupa ruang tahanan yang lebih nyaman, akses ke perangkat elektronik, makanan tertentu, dan kesempatan untuk keluar lapas di luar prosedur yang diizinkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam perlakuan terhadap narapidana.
Dugaan penyalahgunaan izin keluar lapas bukanlah hal baru. Terdapat banyak kasus sebelumnya di mana narapidana mampu keluar untuk kepentingan pribadi, terlepas dari aturan yang ada. Ini menunjukkan berbagai celah yang ada dalam sistem pengawasan pemasyarakatan.
Kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak yang terjerat dalam kasus korupsi, menjadi contoh nyata tentang bagaimana izin keluar bisa disalahgunakan. Ia pernah tertangkap basah saat menghadiri acara olahraga, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana.
Ruang Lingkup Penyelidikan yang Lebih Dalam
Berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus tersebut, ICW menilai bahwa penemuan di Lapas Cibinong harus ditindaklanjuti secara mendalam. Temuan ini tidak seharusnya hanya dilihat sebagai masalah administratif, tetapi harus diinvestigasi dari sisi pidana.
“Penting untuk mengetahui apakah ada pola lama yang terulang, di mana fasilitas dan kebebasan tertentu diberikan kepada narapidana dengan imbalan suap,” ungkap ICW. Ini adalah masalah yang mendasar dalam pencarian keadilan di dalam lembaga pemasyarakatan.
ICW juga menilai bahwa temuan Ombudsman harus ditindaklanjuti oleh sejumlah instansi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang harus menyelidiki aliran uang dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemasyarakatan.
Langkah-Langkah untuk Memperbaiki Sistem Pemasyarakatan
Melihat berbagai masalah yang ada, ICW mendorong agar investigasi tidak hanya terbatas pada penemuan fisik. Masalah yang lebih struktural termasuk jual-beli privilege di dalam lapas juga perlu diusut tuntas. Siapa yang terlibat dalam praktik ini harus diungkap secara transparan.
Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyatakan komitmennya untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Ia mengunjungi Lapas Cibinong untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sistem pemantauan dan pengawasan di lapas. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang merugikan sistem peradilan di Indonesia.
Sikap ICW terhadap Kasus yang Terungkap
ICW mencatat bahwa pengalaman masa lalu di Lapas Sukamiskin menunjukkan bahwa izin keluar lapas dapat diubah menjadi komoditas, di mana narapidana membayar untuk memperoleh hak-hak tertentu. Ini menambah beban moral dan etika bagi sistem pemasyarakatan.
Beberapa pihak diharapkan aktif berkontribusi dalam menyelidiki dugaan penyalahgunaan ini, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bisa pulih kembali. Tanpa langkah konkrit, akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan dan penegakan hukum.
Dari semua kasus yang terungkap, penting bagi semua pihak untuk mempelajari kesalahan masa lalu dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan dalam sistem pemasyarakatan. Reformasi yang kuat dan berkelanjutan diperlukan untuk mencegah terulangnya praktik buruk di masa depan.
