Dua masyarakat adat di Indonesia telah mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja. Permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 November 2026, dengan maksud untuk memperjuangkan hak dan praktik tradisional mereka.
Pemohon terdiri dari Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara, Putes Lekas, dan Warga Kabupaten Kampar, Riau, Era Purnama Dewi. Mereka berupaya agar Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan yang dianggap tidak adil.
Permohonan ini berfokus pada pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar yang diatur dalam undang-undang. Pemohon berharap agar ketentuan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengikuti praktik lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Pemeriksaan Materiil Melibatkan Masyarakat Adat di Indonesia
Pengujian materiil ini menciptakan ruang bagi masyarakat adat untuk mengemukakan keberatan mereka atas kebijakan yang dianggap tidak memadai. Dalam konteks ini, praktik tradisional yang dijalankan oleh masyarakat adat sering kali terancam oleh regulasi modern yang tidak memperhitungkan kebudayaan lokal.
Menurut pemohon, definisi tentang “masyarakat” dalam undang-undang yang baru ini sangat kabur. Hal ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal.
Kuasa Hukum para Pemohon, A. Fahrur Rozi, menegaskan pentingnya ketentuan yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Ia menunjukkan bahwa penyiap lahan untuk kepentingan komersial dapat mengeksploitasi pengaturan ini atas nama masyarakat hukum adat.
Teknik Pertanian Tradisional yang Rentan Terancam
Masyarakat Dayak Taboyan masih berpegang pada praktik pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Metode mereka menggabungkan pengetahuan tradisional dengan pelaksanaan ritual yang menghormati alam dan saling menghormati antar petani.
Dalam praktik berladang gilir balik dengan cara tebas-bakar, masyarakat adat menunjukan kepedulian mereka terhadap keberlanjutan ekosistem. Pembukaan lahan dilakukan secara kolektif dan tidak sembarangan, melupakan pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran liar.
Dampak dari kebijakan yang mengaburkan batasan antara praktik adat dan pembakaran komersial dirasakan langsung oleh para pemohon. Mereka sering kali menjadi korban dalam konteks hukum, menghadapi ancaman sanksi yang tidak proporsional.
Ancaman Kebakaran Hutan dan Kesehatan Lingkungan
Pembakaran lahan secara sembarangan menjadi permasalahan serius yang menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan. Banyak individu, termasuk Era Purnama Dewi, mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan.
Kerugian ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga pada lingkungan yang sehat. Negara dinilai lambat dalam menciptakan norma tegas untuk membedakan antara praktik pembakaran untuk kebutuhan adat dan untuk kepentingan komersial.
Berdasarkan pemohonan ini, para pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berharap agar aturan tersebut ditinjau ulang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan praktik berkelanjutan yang telah ada sejak lama.
