Pemakzulan Sitti Husniah dan Proses Pencopotannya Sebagai Bupati Gowa

Kementerian Dalam Negeri baru saja membuat keputusan penting yang mengakhiri masa jabatan Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa. Keputusan ini diambil melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 14 Oktober 2026 yang lalu, dan merupakan tindak lanjut dari proses pemakzulan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Gowa.

Pemakzulan Sitti Husniah dilatarbelakangi oleh keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pendapat terkait statusnya. Permohonan ini telah terdaftar dengan nomor perkara 1P/UP/2026 pada 21 Agustus, dan putusan akhir ditetapkan pada 1 Oktober lalu.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek permohonan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan ini menggugurkan jabatan Sitti Husniah sebagai Bupati Gowa secara resmi.

Kasus Pemakzulan Bupati Gowa Sitti Husniah yang Kontroversial

Pemakzulan Sitti Husniah tidak terlepas dari beberapa dugaan pelanggaran yang ditangkap oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa. Investigasi ini mengungkapkan tiga isu utama yang berpotensi melanggar hukum, yang menempatkan Husniah dalam posisi sulit.

Dugaan pertama berkaitan dengan isu perselingkuhan yang muncul pada Maret 2026. Sitti Husniah dicurigai menjalin hubungan dengan mantan konsultan politiknya, Muhammad Basri, yang kemudian memicu aksi unjuk rasa oleh masyarakat.

Akibat dari isu ini, DPRD memanggil Sitti Husniah untuk memberikan klarifikasi dan pembentukan Pansus pun dilakukan guna menyelidiki lebih dalam mengenai kasus tersebut. Tindakan ini menunjukkan respons aktif dari lembaga legislatif dalam menangani dugaan pelanggaran dari seorang kepala daerah.

Tiga Dugaan Pelanggaran yang Menghantui Sitti Husniah

Dugaan kedua yang mengarah kepada Sitti Husniah adalah korupsi dalam pengadaan seragam sekolah gratis yang dianggarkan pada tahun 2025. Besarnya estimasi anggaran mencapai Rp16 miliar, dan hal ini jelas menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat yang membutuhkan pendidikan.

Dugaan ketiga berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, di mana Sitti dicurigai telah mencabut bantuan beasiswa untuk seorang mahasiswi program doktoral (S3). Perbuatan ini menunjukkan ada potensi penyelewengan dalam kebijakan pendidikan yang seharusnya membantu masyarakat.

Di luar tiga dugaan tersebut, Sitti Husniah juga diduga terlibat dalam kasus pemerasan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dugaan ini dijelaskan oleh pihak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang menyatakan bahwa ada beberapa tindakan pemerasan yang dilakukan olehnya.

Dugaan Pemerasan yang Mengarah pada Penetapan Tersangka

Menurut pernyataan Direktur Penindakan Kortas Tipidkor, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, ada empat dugaan pemerasan yang melibatkan Sitti Husniah. Salah satunya terkait dengan pengurusan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan, yang diduga dijadikan lahan untuk memeras.

Kasus kedua berkaitan dengan pemerasan terhadap Indomaret, di mana Sitti meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru. Praktik ini jelas melanggar etika dan tata cara yang seharusnya diikuti dalam menjalankan kewenangan sebagai seorang kepala daerah.

Kasus pemerasan lainnya termasuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Perumahan Royal Spring. Dalam hal ini, Sitti diduga meminta satu unit rumah dengan potongan harga yang signifikan untuk memberikan persetujuan.

Respon dan Tindakan Pasca-Pemberhentian Sitti Husniah

Setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian, Mendagri Tito Karnavian menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, untuk menjalankan tugas sebagai Plt Bupati. Selain itu, Tito meminta agar DPRD Kabupaten Gowa segera mengusulkan Darmawangsa sebagai bupati definitif.

Dalam keterangannya, Tito menekankan pentingnya menjalankan proses administrasi dengan baik demi kepentingan masyarakat. Ia juga berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk mempercepat pemberhentian secara resmi.

Sementara itu, Sitti Husniah menyatakan pasrah dengan keputusan tersebut dan memilih untuk fokus pada kehidupan pribadinya. Ia mengarahkan perhatian kepada keluarga, tidak ada upaya hukum yang akan diambil untuk melawan putusan yang telah ditetapkan.