Bareskrim Polri menegaskan bahwa ratusan warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam sindikat judi online internasional di Hayam Wuruk akan mengalami proses hukum di Indonesia. Penyidikan yang dilakukan menunjukkan bahwa jaringan ini telah beroperasi di beberapa lokasi dan melibatkan banyak pihak.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, menyebutkan bahwa mereka yang ditetapkan sebagai tersangka akan diadili di Indonesia. Penegasan ini menandakan komitmen Polri untuk memberantas tindak pidana seperti perjudian yang merugikan masyarakat.
“Kami akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum hingga persidangan,” kata Wira, menyoroti langkah yang diambil untuk menindak lanjuti kasus ini dengan serius.
Penyidikan dan Kerjasama dengan PPATK dalam Mengungkap Jaringan Internasional
Wira mengungkapkan bahwa penyidik Bareskrim bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana terkait sindikat ini. Kerja sama ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa dalang di balik jaringan judi online tersebut.
“Kami masih dalam tahap penelusuran dan pendalaman, mohon kesabaran, karena koordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait lainnya masih berlangsung,” jelasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap siapa yang mendanai kegiatan ilegal ini.
Dari penelusuran aliran dana, diharapkan akan terungkap siapa yang menyewakan gedung dan menyediakan fasilitas bagi operasional judi online tersebut. Penegakan hukum yang menyeluruh menjadi kunci dalam menuntaskan kasus ini secara adil.
Penggerebekan Besar-besaran dan Penangkapan Ratusan Tersangka di Jakarta
Pada 9 Mei 2023, Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di sebuah gedung di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 320 orang WNA dari berbagai negara berhasil ditangkap.
Rincian penangkapan menunjukkan adanya 57 orang dari China, 228 dari Vietnam, serta sejumlah orang dari negara lain seperti Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kondisi ini menyoroti bagaimana sindikat ini menjangkau batas-batas internasional dan menarik minat banyak pihak untuk terlibat dalam aktivitas ilegal.
Dari total yang ditangkap, sekitar 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada Pasal 426 dan Pasal 607 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Langkah Selanjutnya: Penegakan Hukum dan Pemberantasan Sindikat Judi Online
Tindakan tegas yang diambil oleh pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku judi online lainnya. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi upaya penting dalam memerangi kejahatan terorganisir yang merugikan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas jaringan ini dan memastikan tidak ada celah bagi aktivitas ilegal di Indonesia,” ujar Wira. Ini merupakan langkah preventif penting agar praktik judi online tidak kembali muncul di masa depan.
Kerjasama dengan berbagai institusi, termasuk PPATK, diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum dalam menindak lanjuti kasus-kasus yang lebih kompleks. Upaya ini mencerminkan keseriusan aparat dalam menangani masalah yang telah menjadi perhatian publik.
