Kasus pengadaan satelit oleh Kemhan menimbulkan banyak perdebatan dan masalah hukum yang kompleks. Di tengah persidangan, eks Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksda TNI (Purn) Leonardi, menyatakan bahwa dirinya dijebak untuk menandatangani kontrak dengan Navayo International AG, tanpa mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
Dalam agenda sidang yang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Leonardi menjelaskan bahwa anggaran awal proyek yang seharusnya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 sebenarnya mengalami penghalangan. Ia merasa dibohongi karena tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang status anggaran yang ada.
Leonardi, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), mempertanyakan alasan tidak adanya tembusan mengenai surat pemblokiran anggaran yang diajukan oleh mantan Dirjen Perencanaan Pertahanan, Muhammad Syaugi. Menurutnya, hal itu sangat krusial bagi penyelenggaraan proyek yang sedang dikerjakan.
Kurangnya Komunikasi mengenai Pemblokiran Anggaran
Dalam sidang tersebut, Leonardi mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem komunikasi yang buruk dalam lingkungan pemerintahan. “Kenapa saksi mengajukan surat self blocking kepada Kemenkeu yang sedemikian penting dan berdampak pada program tersebut, tidak saudara buat tembusan kepada saya,” ungkapnya, menunjukkan bahwa hal ini menghambat pelaksanaan proyek.
Namun, Syaugi berargumen bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut. Ia percaya bahwa Leonardi seharusnya sudah mengetahui adanya pemblokiran dari staf dan anak buahnya di Baranahan.
Syaugi merasa bahwa pertanyaan yang dilontarkan Leonardi tidak tepat, yang seharusnya ditujukan kepada Sekjen Kemhan. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan self blocking merupakan instruksi langsung dari Sekjen, Widodo, pada tahun 2016. Menurutnya, prosedur sudah diikuti sesuai aturan yang ada.
Alasan di Balik Pengembalian Anggaran ke Negara
Syaugi juga menyebut bahwa pengembalian anggaran ke negara dilakukan karena adanya Instruksi Presiden bernomor 8 tahun 2016 yang mengharuskan penghematan keuangan. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan self blocking untuk anggaran pengadaan satelit.
Menurut Syaugi, dalam konteks tersebut, keputusan untuk melakukan pemblokiran dilakukan untuk menghemat dana negara sebisa mungkin, dengan menunda pembelanjaan di sektor yang dianggap kurang produktif.
Leonardi memberikan pandangannya terkait keputusan tersebut. Ia menilai bahwa self blocking seharusnya dilakukan untuk menahan pengeluaran yang tidak produktif seperti perjalanan dinas dan pembangunan gedung yang tidak mendesak, bukan untuk proyek strategis seperti pengadaan satelit.
Pernyataan dari Para Pejabat Terkait Pengadaan
Dalam sidang yang sama, eks Dirjen Kekuatan Pertahanan, Mayjen TNI (Purn) Bambang Hartawan, membantah adanya pengarahannya untuk menandatangani Certificate of Performance (CoP) yang dikeluarkan Navayo. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut penting sebelum invoice penagihan pengadaan barang muncul.
Bambang juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin dapat menyediakan data studi kelayakan untuk proyek pengadaan satelit dalam waktu singkat karena membutuhkan banyak biaya dan sumber daya manusia yang tidak mudah dicapai dalam jangka waktu sesingkat itu.
Selain itu, terdakwa Thomas Anthony Van Der Heyden menjelaskan perannya yang terbatas dalam proyek tersebut. Ia berfungsi sebagai penghubung antara Kemhan dan penyedia, serta tidak terlibat dalam keputusan strategis atau anggaran terkait proyek pengadaan satelit ini.
Dakwan dan Konsekuensi Hukum dari Proyek Pengadaan
Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa proyek tersebut tetap dijalankan sejak 2015 meskipun tanpa alokasi anggaran dalam DIPA. Leonardi dituduh menandatangani kontrak pengadaan satelit dengan nilai yang sangat besar, yaitu US$495 juta, tanpa mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara.
Akibat tindakan tersebut, proyek pengadaan satelit menghadapi masalah serius. Negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang mengakibatkan adanya gugatan arbitrase internasional yang diajukan oleh Gabor di International Chamber of Commerce.
Putusan arbitrase menimbulkan kewajiban bagi negara dengan total pembayaran sekitar US$20.901.209,9 ditambah bunga. Jika dihitung berdasarkan kurs pada Desember 2021, kerugian negara mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp306 miliar, menciptakan dampak keuangan yang berat bagi keuangan negara dan menambah masalah dalam proses hukum yang berlangsung.
