May Day Surabaya, Massa Tanda Tangani 14 Kesepakatan Bersama Gubernur Jatim

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur dan Gerakan Serikat Pekerja (GESPER) Jatim mengadakan aksi besar di Surabaya. Mereka mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur untuk memprotes kondisi kesejahteraan dan meminta perhatian lebih dari pemerintah dalam peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026.

Dalam demonstrasi tersebut, buruh menekankan beberapa isu penting, seperti perumahan murah, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tuntutan ini mencerminkan aspirasi yang semakin mendesak di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti.

Koordinator aksi, Nurrudin Hidayat menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu terkait ketenagakerjaan. Mereka berharap Gubernur dapat berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat proses pengesahan regulasi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh pekerja.

Penyampaian Aspirasi Buruh kepada Pemerintah Jawa Timur

Dalam aksi tersebut, para buruh menyerukan Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan surat kepada pemerintah pusat mengenai reformasi pajak buruh. Mereka meminta agar pajak yang dikenakan pada Tunjangan Hari Raya (THR) ditinjau ulang, karena dianggap memberatkan.

Selain itu, mereka juga menginginkan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK untuk mengatasi maraknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di provinsi tersebut. Mereka ingin memastikan ada langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh.

Mereka mengusulkan agar insentif berupa keringanan pajak dapat diberikan kepada buruh yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi buruh dalam membangun ekonomi daerah.

Respons Gubernur Terhadap Tuntutan Buruh

Mendengar suara buruh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun langsung untuk memenuhi aspirasi mereka. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Jaminan Pesangon agar segera disahkan.

Khofifah juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pusat untuk mencari solusi atas berbagai masalah terkait perumahan. Pihaknya siap berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala lahan yang muncul, yang selama ini menghambat pembangunan hunian layak bagi buruh.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menghargai peran buruh dalam membangun perekonomian Jawa Timur, dan berjanji akan memperbaiki regulasi yang mempengaruhi para pekerja, terutama di sektor transportasi daring.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Buruh di Jawa Timur

Ada 14 butir komitmen yang ditandatangani oleh Gubernur Khofifah dan perwakilan serikat pekerja. Salah satu isi komitmen tersebut adalah penangguhan kenaikan pajak dan cukai bagi buruh serta upaya untuk meringankan beban pajak mereka.

Pembahasan di antara kedua belah pihak juga mencakup program-program yang dapat memberikan insentif bagi buruh, termasuk rencana untuk merancang sistem jaminan sosial yang lebih baik. Gubernur berharap langkah-langkah ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien.

Selanjutnya, Gubernur menyebutkan pentingnya memastikan akses pendidikan bagi anak-anak buruh melalui jalur afirmasi dalam penerimaan sekolah. Ini diharapkan dapat membantu anak-anak dari kalangan buruh untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.