Kasus yang melibatkan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, menarik perhatian banyak pihak terkait ketiadaan barang bukti dalam dugaan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Tim advokatnya, dipimpin oleh Alex Candra, mengkritik kurangnya bukti konkret, khususnya uang atau hadiah yang seharusnya menjadi dasar dakwaan kliennya.
Menurut Alex, fakta ini seharusnya menjadi sorotan utama dalam persidangan. Kliennya dituduh menerima hadiah atau janji yang bernilai sekitar Rp 4,85 miliar, namun tidak ada barang bukti yang mendukung dakwaan tersebut.
Dalam konferensi pers pada 24 September, Alex menjelaskan bahwa sepanjang proses persidangan, tidak ada keuntungan material yang muncul sebagai bukti. Ia menegaskan bahwa tidak ada uang atau hadiah yang disita dari Hery Susanto sesuai dengan klaim dalam dakwaan.
Serangkaian Tuduhan dan Bantahan dalam Persidangan
Dakwan yang dikenakan kepada Hery mencakup tuduhan menerima hadiah dari beragam perusahaan dan individu. Antara lain, penyebutan nama PT Tosida Indonesia, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, dan PT Mitra Kumala Energi, serta sebuah unit rumah dari Agung Winarno.
Menariknya, beberapa saksi dalam persidangan membantah tuduhan tersebut. Salah satunya adalah Agung Winarno yang menegaskan tidak pernah memberikan uang kepada Hery, dengan menolak klaim yang menyebutkan angka tertentu dalam dakwaan.
Menurut Alex, bantahan dari Agung mengenai tuduhan-tuduhan tersebut cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara dakwaan dan fakta yang terungkap di ruang persidangan.
Pentingnya Mengetahui Hubungan Antara Pihak-pihak Terkait
Dalam memberikan pembelaan, tim hukum Hery juga mencermati hubungan antara klien mereka dan pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan. Menurut Alex, Hery tidak pernah mengenal atau berkomunikasi dengan pemilik PT Dinamika Sejahtera Mandiri maupun Direktur PT Tosida Indonesia.
Alex menjelaskan bahwa berdasarkan bukti yang ada, hubungan antara Hery dan sejumlah pihak yang terlibat di dalam dakwaan tidak sesuai dengan klaim. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan yang ada perlu dipertimbangkan ulang.
Selain itu, keterangan mengenai uang yang diduga diberikan kepada Lukman Malanuang juga menjadi sorotan. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa pemberian tersebut mungkin terkait dengan jasa konsultan, bukan suap sebagaimana dituduhkan.
Pernyataan Tim Hukum dan Proses Hukum yang Adil
Alex menegaskan bahwa tim hukum Hery tidak berupaya untuk mendahului putusan majelis hakim. Mereka bertekad untuk menyampaikan fakta-fakta yang relevan dalam persidangan agar publik memperoleh informasi yang seimbang dan akurat.
Hal ini penting agar proses hukum berjalan adil berdasarkan alat bukti yang sah. Alex mengingatkan bahwa buktinya harus diuji secara menyeluruh dan tidak hanya mengambil bagian dari dakwaan yang dirasa mudah untuk dibuktikan.
Kejujuran dan transparansi dalam setiap langkah persidangan sangat diharapkan. Tim hukum berkomitmen untuk membantu majelis hakim dalam menilai seluruh alat bukti yang ada di persidangan.
Tuntutan Jaksa dan Implikasi Hukum yang Dihadapi Hery
Di penghujung persidangan, Hery dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp 300 juta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa Hery terbukti terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi dalam konteks pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.
Keputusan ini tentunya berdampak besar, baik bagi Hery secara pribadi maupun bagi masyarakat yang memperhatikan integritas lembaga pemerintah. Penanganan kasus suap dalam sektor pertambangan menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Akhirnya, pengambilan keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang valid diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Proses hukum yang transparan adalah kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
